Rabu, 05 Desember 2012

Perbuatan Memperkaya dan atau Menguntungkan Pada Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Ichwan Bustomi A


Delik korupsi yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri dan/atau orang lain atau suatu badan (korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi : “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pada sebagian besar pengadilan Tipikor, pasal inilah yang paling sering digunakan dalam menjerat pelaku korupsi. Contohnya, Seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum secara diam-diam mengurangi jumlah semen yang digunakan untuk proyek pembangunan jembatan yang dibiayai oleh negara. Maka pegawai tersebut dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini.


Unsur “memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi“ terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:
1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan dan/atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik korupsi jika telah memenuhi hal-hal, antara lain:
a. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Maka harus diartikan bahwa perbuatan “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sementara yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menurut UU PTPK, pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dikaitkan dengan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 : “(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.” Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971.

Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa sebagai pelaku korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.1 Sehingga, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001: “(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.” Namun menurut ketentuan hukum, hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara saja yang dapat dikenakan uang ganti rugi dari perampasan harata benda tersebut (oleh pengadilan).

Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

a) adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi faktanya, unsur kerugian bagi negara itu sulit untuk dibuktikan karena deliknya berupa delik materiil. Namun, didalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan ada atau tidaknya kerugian bagi keuangan negara.
b) adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan.

Pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, lebih kepada kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif (berbuat) bukan pasif (tidak berbuat). Dengan kata lain, perbuatan seseorang baru dapat dikategorikan sebagai delik korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Sehingga, apabila terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dapat dipastikan bukan diakibatkan perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara tersebut tidak dinyatakan telah melakukan korupsi. Maksud dari memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri juga termasuk dalam pengertian korupsi.

Unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya dalam hal ini, dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan.

Sementara maksud unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu adanya sarana atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik (sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umum) akanmemiliki potensi besar untuk melakukan korupsi.

Secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan” jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Namun, pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Pada bagian penjelasannya hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal pada prakteknya masih terbatas, sehingga relatif sulit untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sampai saat ini putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas sangat sering ditemukan, utamanya mengenai pembedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” .

Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, sebagai Pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur ;
(1) melawan hukum atau pertentangan dengan hukum,
(2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
(3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
(4) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan
(5) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :
1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti.

Sebagai kesimpulan, ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian “memperkaya diri” baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.

Unsur ” memperkaya “ diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit untuk dibuktikan karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, unsur ” memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.
Dengan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Hakim memiliki kesempatan untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya berdasarkan , dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran masyarakat.

Seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut ”, terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai White Collar Crime semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat Extra Ordinary Crime ”.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya.

Unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu badan dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Oleh karenanya berdasarkan teori-teori diatas, diantara kedua unsur tersebut memiliki pengertian yang multitafsir, sebagai berikut :
1. Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1)) dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.
2. Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya, sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya padanya ada fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Sehingga jika terjadi perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan “keuangan negara” (termasuk keuangan BUMN/BUMD yang tercampur dengan keuangan masyarakat melalui go public) maka termasuk perbuatan korupsi. Sedangkan jika itu termasuk keuangan swasta atau bukan Negara maka dengan sendirinya masuk hukum perdata yang dapat dilakukan gugatan ganti kerugian melalui Pasal 1365 BW atau onrechtmatige daad.

Pengertian unsur melawan hukum dapat diartikan dengan perbuatan melawan hukum materiil dan melawan hukum formiil, yaitu perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Sementara menurut Schaffmeister menjadi empat kelompok, yaitu :
a. Melawan hukum secara umum
b. Melawan hukum secara khusus
c. Melawan hukum secara formiil
d. Melawan hukum secara materiil

Melawan hukum secara umum yaitu semua delik baik tertulis maupun tidak tertulis bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana. Sehingga delik semacam ini tidak perlu dibuktikan, cukup dengan melihat dalam undang-undang yang mengatur apakah diatur atau tidak, apakah tidak sesuai hukum (berlawanan dengan hukum) atau tidak. Sedangkan melawan hukum secara khusus, artinya “melawan hukum” harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum.” Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya adalah bebas.

Melawan hukum dalam arti formiil artinya bila bagian inti deliknya telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya, melawan hukum secara materiil, yaitu delik yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. J.H. Logemann, mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, yaitu kehendak pembuat undang-undang seperti yang dapat diketahui terletak di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam kehendak itu tidak dapat dibaca dengan begitu saja dari kata undang-undang, maka hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang, atau dalam arti kata-kata itu seperti yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat penafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap penafsiran (interpretasi) adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Oleh sebab itu hakim tidak boleh menginterpretasikan (menafsirkan) undang-undang secara sewenang-wenang yaitu menurut kehendak hakim sendiri.

Referensi :
Hamzah andi. 2004. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Silaban,Dominggus,SH.MH, Pemahaman Unsur Memperkaya, dan atau Menguntungkan Pada Tindak Pidana Korupsi, http://dominggussilaban.blogspot.com/2009/11/pola-pemidanaan-tindak-pidana-korupsi.html (diakses 18 Februari 2010)
Ir.Daud Djatmiko, Risalah Sidang Perkara No.003/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Jakarta : Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi RI, 2006

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar